Ifaktanews.com – Jakarta, lookBadan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk–Telok Melano sekaligus membahas peluang Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata, Selasa (26/5/2026).
Forum koordinasi ini mempertemukan para pemangku kepentingan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk merumuskan langkah konkret percepatan pengaktifan kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa pelaksanaan forum tersebut merupakan mandat dari kesepakatan bilateral Border Crossing Agreement (BCA) RI–Malaysia tahun 2023. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Persidangan ke-40 Sosek Malindo yang digelar di Langkawi pada November 2025.
Menurut Budi, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pembukaan kembali perlintasan batas negara yang telah lama dinantikan masyarakat di kedua sisi perbatasan.
Forum koordinasi ini juga dilaksanakan bertepatan dengan satu tahun arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 20 Mei 2025, terkait keberlanjutan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III sebagai prioritas penguatan kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menekankan bahwa pembukaan kembali perlintasan Temajuk–Telok Melano tidak semata-mata dimaknai sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, perlintasan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan berbagai sektor strategis.
“Kita berharap jika pintu batas Temajuk–Telok Melano kembali aktif, maka tidak hanya dibuka secara fisik, namun lebih-lebih dapat dimaknai membuka secara ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan pariwisata, sehingga ada manfaat nyata yang kita peroleh sesuai karakter unggulan Temajuk,” ujarnya.
Dalam arahannya, Sekretaris BNPP RI menyampaikan dua output utama yang diharapkan dari forum koordinasi ini. Pertama, tercapainya kesepakatan rencana aksi percepatan pembukaan gerbang perlintasan Temajuk sekaligus pengusulan Temajuk sebagai KEK sektor pariwisata, termasuk pengembangan konsep serupa di wilayah perbatasan lain, seperti Motaain yang berbatasan dengan Timor Leste.
Kedua, penyepakatan jadwal terbaik untuk peresmian pembukaan kembali perlintasan Indonesia–Malaysia di Temajuk dan Telok Melano. Proses ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri RI, termasuk dalam penyusunan usulan KEK sektor pariwisata yang dapat dikembangkan secara sinergis bersama pihak Malaysia.
BNPP RI menilai Temajuk memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sektor pariwisata, mengingat letaknya yang sangat berdekatan dengan destinasi wisata unggulan di Sarawak, Malaysia. Tren pengembangan kawasan ekonomi lintas batas melalui konsep Special Economic Zone (SEZ) juga tengah diminati oleh Malaysia, sebagaimana tercermin dari inisiatif pengembangan kawasan Johor–Singapura.
Kondisi tersebut membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengelola kawasan wisata lintas negara. Pengembangan pariwisata Temajuk diharapkan dapat didukung oleh kolaborasi amenitas, akomodasi, kuliner, fasilitas umum, serta layanan pendukung lainnya yang terintegrasi dan berdaya saing.
Forum koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pariwisata, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas.
Pembukaan kembali PLB Temajuk dinilai sejalan dengan dua prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yakni penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara serta pembangunan dari desa dan kawasan pinggiran.
Ke depan, Temajuk diharapkan tidak hanya menjadi barrier penjaga kedaulatan negara, tetapi juga jembatan pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat kesejahteraan masyarakat perbatasan dan hubungan Indonesia–Malaysia secara berkelanjutan.
*Penulis: Viny*
*Humas BNPP RI*
Penulis : Arif
